juragankonveksi.id – Pemerintah Maladewa, negara kepulauan di Samudera Hindia, telah resmi mengumumkan kebijakan yang melarang warga Israel mengunjungi destinasi wisata mewah di negara tersebut. Pengumuman ini dirilis oleh kantor presiden Maladewa sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Selasa, 4 Juni 2024.
Pengesahan Presiden:
Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, telah menyetujui kebijakan ini dan secara paralel meluncurkan kampanye penggalangan dana yang diberi nama “Warga Maladewa dalam Solidaritas dengan Palestina”. Presiden Muizzu telah menginstruksikan penerapan pembatasan terhadap penggunaan paspor Israel untuk memasuki Maladewa, meskipun belum ditentukan kapan kebijakan ini akan efektif berlaku.
Latar Belakang Sejarah:
Maladewa sebelumnya telah mencabut larangan terhadap wisatawan Israel pada awal dekade 1990-an dan berupaya memperbaiki hubungan dengan Israel pada tahun 2010. Namun, inisiatif tersebut tidak berlanjut setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Mohamed Nasheed pada Februari 2012. Di bawah administrasi Presiden Mohamed Muizzu, Maladewa kembali mengadopsi kebijakan memboikot wisatawan Israel, dipicu oleh desakan dari partai-partai oposisi sebagai reaksi terhadap aksi militer Israel di Gaza.
Dampak Kebijakan:
Data terbaru menunjukkan adanya penurunan drastis dalam jumlah wisatawan Israel yang mengunjungi Maladewa, dengan hanya 528 kunjungan tercatat dalam empat bulan pertama tahun ini, turun 88% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Respons Internasional:
Menanggapi kebijakan ini, Kementerian Luar Negeri Israel telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya. Juru bicara kementerian tersebut mengatakan, “Kami menyarankan warga negara Israel yang saat ini berada di Maladewa untuk mempertimbangkan kepulangan. Dalam situasi apapun, akan menjadi tantangan bagi kami untuk memberikan bantuan.”
Kebijakan baru Maladewa ini menandai langkah signifikan dalam dukungan politik negara tersebut terhadap Palestina, menunjukkan solidaritas melalui tindakan konkret yang mempengaruhi interaksi internasional dan pariwisata.